Masalah Halal dan Haram Obat, Masyarakat Diminta Tidak Galau

Kontroversi tentang penggunaan obat yang memakai enzim dari babi semakin panas. Setelah Menteri Kesehatan meyampaikan pendapatnya beberapa hari lalu, kini Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ikut bicara.

IDI sebagai perwakilan dari para dokter merasa bahwa isu ini dibiarkan akan berpengaruh buruk ke masyarakat. Dr Zaenal Abidin, MH selaku Ketua Umum IDI mengatakan bahwa ditakutkan nantinya masyarakat enggan pergi ke dokter, rumah sakit, puskesmas atau klinik untuk berobat.

"Yang ditakutkan itu kalau nanti masyarakat takut ke dokter, dan beralih ke pengobatan alternatif yang tidak teruji secara medis," ujarnya pada temu media tentang Haram dan Halal Obat Yang Beredar Sekarang di kantor IDI, Jl Dr. GSSY Ratulangie Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2013).

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Bidang Kajian Obat dan Farmakoterapi PB IDI, Dr Masfar Salim MS. Ia mengatakan kalau masyarakat beralih ke obat alternatif yang belum teruji, nantinya mereka sendiri yang rugi.

"Masyarakat jangan galau lah. Kalau nanti sakit tapi tidak ke dokter, lalu diberi obat-obatan dari daun-daun itu lalu akhirnya meninggal, gimana?" Lanjutnya lagi.

Ia melanjutkan bahwa urusan halal dan haram itu bukan tanggung jawab dokter. Tugas dokter menurutnya hanya memberikan informasi kepada pasien tentang kandungan dari obat. Halal dan haram obat merupakan tanggung jawab dari BPOM, MUI, dan Perusahaan pembuat obat.

Dr. Masfar juga mengatakan bahwa obat yang dikatakan haram oleh MUI jumlahnya sangat sedikit. Contohnya adalah Enoxaparin sebagai obat pengencer darah serta Vaksin polio sp.

Kontroversi soal halal dan haram pada obat-obatan di Indonesia ini semakin panas. MUI mengatakan kalau seluruh obat-obat yang ada harus mendapat sertifikasi halal. Sementara Menteri Kesehatan merasa itu tidak perlu karena obat tidak sama dengan makanan.

sumber